Menurut laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bulan Juli 2010, pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Indonesia berdasarkan beberapa indikator sesuai dengan Sasaran Tingkat Kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) membaik. Keberhasilan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kesepakatan global (Millenium Development Goals/MDGs) di tingkat nasional. Keberhasilan Indonesia tidak lepas dari dukungan pihak internasional, seperti bantuan dana dan investasi dari Bank Dunia. Sejak akhir tahun 2009, Bank Dunia telah menambah investasi bagi keberlanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di perdesaan (sebagai salah satu program terbesar di dunia), dan mendukung penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Tujuan penelitian: (1) menganalisis koordinasi antarlembaga pemerintah di pusat, serta antarpemerintah pusat dan daerah (TKPK dan TKPKD), (2) menganalisis efektivitas program bantuan dari perspektif donor dan penerima bantuan, (3) membuat rekomendasi kebijakan dan alternatif solusi/model untuk memperbaiki strategi nasional penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian tahun 2009 dilakukan di provinsi dan beberapa kabupaten di Pulau Jawa, sedangkan tahun 2010-2011 di Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Penelitian tahun 2009 menghasilkan gambaran umum mengenai karakteristik kemiskinan di Pulau Jawa yang daerahnya memiliki banyak kesamaan mengenai persoalan kemiskinan dan penyebabnya. Hasil penelitian tahun 2010, persoalan kemiskinan di luar Pulau Jawa terutama di Aceh, NTT, dan Papua memiliki dimensi dan faktor penyebab yang lebih bervariasi dari segi geografi, iklim, dimensi politik dan keamanan, dan aspek lingkungan. Beberapa kendala dalam penanggulangan kemiskinan di Indoensia: (1) kondisi dan kebutuhan masyarakat miskin belum dipahami secara sama oleh pemerintah dan pihak internasional; (2) indikator kemiskinan berbeda antara nasional dengan lokal/daerah; (3) faktor penyebab kemiskinan belum dianalisis secara menyeluruh sehingga program bersifat parsial; (4) implementasi program tidak integratif atau sektoral sehingga sulit berkoordinasi antarlembaga (pemerintah dan non-pemerintah) secara nasional dan lokal; (5) sifat program tidak berkelanjutan (temporer/pilot project); (6) fokus kebijakan makroekonomi nasional pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga aspek pemerataan kebutuhan riil penduduk (miskin) tidak terpenuhi; (7) infrastruktur (jalan) buruk, akibatnya tidak mampu menjangkau penduduk (miskin) di pedalaman; (8) ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan birokrasi lokal dalam menyalurkan bantuan dan pengelolaan dana bantuan (terutama di daerah konflik dan pasca-konflik). Penelitian tahun 2011 akan menganalisis peran internasional yang dalam penelitian ini mencakup karakter dan signifikansi program bantuan, fungsi, dan cara setiap donor/lembaga internasional.Peran internasional terdiri atas peran secara langsung, seperti negara donor dan lembaga internasional, baik melalui skema APBN maupun yang langsung kepada masyarakat di daerah, serta peran tidak langsung yang dilakukan oleh perusahaan multinasional/ MNCs melalui program Corporate Social Resposibility(CSR) dan Corporate Social Accountability (CSA).Penelitian ini menghasilkan usulan model bantuan internasional dari perspektif Indonesia. (2011)