Kerusakan lingkungan dan kualitas air pada sistem perairan Mahakam yang cenderung semakin memburuk adalah suatu indikator bahwa sumber daya yang ada di wilayah DAS Mahakam belum dikelola secara optimal, pemanfaatan lahan dan sumber daya alam dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian seluruh sumber daya yang ada dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena tidak tersedianya rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang cukup baik ataupun tidak dilaksanakannya RTRW yang telah disusun dengan baik. Diperlukan suatu langkah pengendalian untuk mencegah kondisi DAS Mahakam agar tidak menjadi semakin rusak dan menimbulkan bencana serta hilangnya seluruh sumber daya yang ada. Dalam hal ini diperlukan suatu perencanaan tata ruang darat laut terpadu untuk wilayah DAS Mahakam dengan pertimbangan menyeluruh meliputi berbagai aspek serta melibatkan seluruh stake holder dan memperhatikan adanya keterkaitan dan interaksi darat-laut. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model penataan ruang dan pemanfaatan lahan optimal dan berkelanjutan untuk wilayah DAS Mahakam. Penelitian ini dirancang dalam tiga tahun dengan masing-masing tahapan, yaitu 1) Tahun 2009 ditujukan untuk mengetahui bagaimana ketersediaan dan kebutuhan lahan serta penataan ruang di wilayah DAS Mahakam. Tahap ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian “apa yang terjadi?” 2) Tahun 2010 ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab berbagai penyimpangan yang telah dapat diidentifikasi pada tahun 2009. Tahap ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian “apa penyebabnya?”. 3) Tahun 2011, ditujukan untuk menghasilkan solusi model optimasi penataan ruang dan pemanfaatan lahan optimal dan berkelanjutan untuk wilayah DAS Mahakam. Tahap ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian “bagaimana solusinya?”, menggunakan metodologi untuk penyusunan model penataan ruang darat-laut terpadu wilayah Kalimantan Timur pada fokus wilayah penelitian DAS Mahakam dan metodologi untuk identifikasi awal stake holder dan analisis awal konflik kepentingan dan kewenangan antar stake holder di Wilayah DAS Mahakam. Penelitian tahun 2009 menghasilkan beberapa data, peta, dan informasi yang meliputi; 1) ketersediaan lahan di wilayah DAS Mahakam yang meliputi data, peta, dan informasi mengenai kesesuaian lahan dan daya dukung lahan wilayah DAS Mahakam. 2) mengenai kebutuhan lahan wilayah DAS Mahakam yang meliputi data, peta, dan informasi mengenai pola pemanfaatan lahan dan penguasaan lahan yang sedang berlangsung di wilayah DAS Mahakam. Analisis tata ruang wilayah DAS Mahakam dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi dan evaluasi seluruh dokumen RTRW yang telah disusun untuk wilayah DAS Mahakam. Berdasarkan analisis dan evaluasi dokumen RTRW Wilayah DAS Mahakam yang ada saat ini dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar wilayah hutan maupun wilayah budi daya nonkehutanan. Jika data ini dibandingkan dengan data kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan wilayah DAS Mahakam, dapat diidentifikasi bahwa terdapat banyak penyimpangan antara RTRW yang telah melampaui daya dukung wilayah-wilayah tersebut. Hasil penelitian tahun 2010, 1) Peta dan analisis RTRW Provinsi Kalimantan Timur, yaitu meliputi RTRW awal sebelum paduserasi, RTRW akhir setelah paduserasi, serta analisis perubahan pada RTRW paduserasi. 2) Peta dan analisis kesesuaian lahan wilayah Kaltim untuk pemanfaatan lahan pertanian, perkebunan, hutan produksi, dan potensi pertambangan batubara. 3) Peta dan analisis daya dukung lingkungan wilayah Kaltim, berdasarkan tingkat kekritisan lahan. 4) Peta dan analisis RTRW provinsi Kaltim terhadap kesesuaian lahan wilayah Kaltim. 5) Peta dan analisis RTRW Provinsi Kaltim terhadap daya dukung wilayah Kaltim. 6) Peta dan analisis RTRW Provinsi Kaltim terhadap pemanfaatan lahan kondisi saat ini (existing condition) wilayah Kaltim. Tahun 2011, berdasarkan analisis penggunaan lahan dan tata ruang diperoleh data luas daratan Provinsi Kaltim adalah 19.431.629,79 ha, memiliki 72% tutupan lahan hutan dan 20% berupa bukaan tambang dan perkebunan. Berdasarkan kesesuaian lahan, Kaltim memiliki potensi tambang batubara (30%) dari total area, perkebunan (39%), pertanian (13%), hutan tanamanindustri (32%) serta hutan alami (48%). Berdasarkan tingkat kekritisan, Kaltim hanya memiliki sekitar 13,14% lahan tidak kritis. Adanya potensi tinggi dan sekaligus terbatasnya lahan tidak kritis, menuntut adanya perencanaan matang untuk pengelolaannya. RTRW Provinsi Kaltim dengan 72% kawasan budidaya (KBNK dan KBK) dan 28% lindung perlu ditinjau kembali dalam rangka mengoptimalkan semua manfaat dan potensi sekaligus menekan dampak ditimbulkan, demi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. (2011)