1 to 7 of 7 Results
Aug 6, 2024 - Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa
Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa, BSKDN, 2024, "Analisis Tipologi Klassen Kabupaten, Kota, dan Provinsi", https://hdl.handle.net/20.500.12690/RIN/ZBRDRI, RIN Dataverse, V1, UNF:6:kenEGZJ5sN2CnK+ilMk9PA== [fileUNF]
Analisis Tipologi Klassen Kabupaten, Kota, dan Provinsi guna Mendukung Kajian |
Aug 5, 2024
Memuat data-data ilmiah yang bersumber dari Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri guna mendukung rumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri yang responsif, antisipatif, dan inovatif. |
Aug 5, 2024
Memuat data-data ilmiah yang bersumber dariPusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri guna mendukung rumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri yang responsif, antisipatif, dan inovatif. |
Aug 5, 2024 - Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa
Data, Admin, 2024, "Indeks Williamson Kabupaten, Kota, dan Provinsi", https://hdl.handle.net/20.500.12690/RIN/UGAB3A, RIN Dataverse, V1
Indeks Williamson Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang digunakan untuk mendukung penyusunan analisis "Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah terhadap Laporan Dewan Gubernur BI tentang Kondisi Perekonomian Terkini" |
Aug 5, 2024
Memuat data-data ilmiah yang bersumber dari Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa Kementerian Dalam Negeri guna mendukung rumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri yang responsif, antisipatif, dan inovatif. |
Apr 5, 2022 - Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik
Aji Nur Cahyo, 2022, "Konvergensi Percepatan Penanganan Stunting Desa/Kelurahan", https://hdl.handle.net/20.500.12690/RIN/KF55GB, RIN Dataverse, V1
Data pendukung kajian Konvergensi Percepatan Penanganan Stunting Desa/Kelurahan |
Apr 5, 2022
Memuat data-data ilmiah yang bersumber dari Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri guna mendukung rumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri yang responsif, antisipatif, dan inovatif. |